Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026, berada dalam rentang 5,2-5,8%. Target ini tercantum dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026, yang menjadi landasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menanggapi hal tersebut, Rivqy Abdul Halim, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan bahwa target ini terasa kurang ambisius, terutama jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di akhir masa jabatan pemerintahan Prabowo. Fraksinya sendiri memiliki proyeksi yang lebih optimis, yaitu pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 5,6-6%.
"Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 di antara 5,2-5,8%. Menurut Fraksi PKB, rentang target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini terkesan cukup konservatif dan bahkan underestimate, atau kurang optimis, apabila dihubungkan dengan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir periode pemerintahan," ujar Rivqy saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap KEM-PPKF RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/5/2025).
PKB berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6% dapat dicapai pada tahun 2026 dengan beberapa catatan penting. Pemerintah, menurut mereka, harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik dengan mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan aliran investasi ke dalam negeri yang bersifat padat modal dan padat karya, memperbesar volume ekspor, dan juga memperkuat daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat implementasi program makan bergizi gratis, serta memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital ekonomi berjalan sesuai dengan target dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
"Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang lebih optimis, yaitu sebesar 5,6-6%, atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah. Kondisi ini sangat mungkin tercapai dengan beberapa catatan penting," jelas Rivqy.
Sementara itu, Fraksi Golkar berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8% pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh pemerintah lebih realistis untuk dicapai. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengarahkannya pada batas atas target tersebut demi mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029.
"Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global saat ini, target pertumbuhan ekonomi pada batas bawah sebesar 5,2% sebenarnya lebih realistis untuk dicapai. Akan tetapi, salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk mewujudkan hal tersebut, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 perlu diupayakan mencapai batas atas, yaitu 5,8%," kata Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Nurul Arifin, dalam kesempatan yang sama.
Fraksi Demokrat juga berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8% pada tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah adalah realistis, namun tetap menantang. Target ini hanya dapat dicapai jika berbagai faktor pendorong dipertimbangkan dengan seksama.
"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8% dinilai realistis, tetapi tetap menantang. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa target tersebut hanya dapat dicapai jika kita mendorong daya beli konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas pangan dan energi," ungkap Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Dina Lorenza Audria.
Di samping itu, hal krusial yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mengarahkan program hilirisasi hingga ke industri akhir dan menjadikannya instrumen akselerasi untuk menciptakan lapangan kerja serta memperluas basis perpajakan.
"Iklim investasi harus terus dijaga agar tetap kondusif. Instrumen seperti Danantara perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi langsung pada sektor-sektor strategis," pungkas Dina.
